INFO TEMPO – Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat realisasi pembangunan sekolah baru bagi siswa di Kabupaten Aceh Tengah.
Selama enam bulan terakhir, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di sekolah tenda yang panas, karena bangunan lama berada di zona merah rawan bencana. Kondisi ini dialami SDN 10 Linge dan SMPN 26 Takengon di Desa Reje Payung, Kecamatan Linge.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Para siswa yang berangkat dan pulang sekolah juga harus menyeberangi sungai menggunakan tali gantung, lantaran putusnya jembatan penyeberangan.
Hal ini menjadi perhatian utama tim Satgas PRR saat mengunjungi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada 29 Mei 2026. Pertemuan turut dihadiri BPBD Aceh Tengah, Dinas Pendidikan Aceh Tengah, kepala sekolah terdampak, guru, serta tokoh masyarakat setempat.
Perwakilan Posko Nasional Satgas PRR, Imran, menegaskan bahwa relokasi sekolah ke zona aman harus segera dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pemerintah mendorong relokasi dilakukan dalam satu kawasan terpadu untuk jenjang TK, SD, hingga SMP terdampak.
“Untuk sekolah dan rumah penduduk yang masuk zona merah harus direlokasi dan dicari lokasi yang aman serta legal untuk dibangun,” kata Imran dalam laporan tertulis yang ditujukan untuk Kasatgas PRR Tito Karnavian pada Kamis, 4 Juni 2026.
Jalan Antara Kabupaten Masih Putus
Sulitnya akses menuju wilayah terdampak dialami langsung oleh Tim Satgas PRR. Saat meninjau jalur Peureulak-Lokop pada 28 Mei 2026, Tim Satgas PRR sempat tertahan longsor di beberapa titik sekitar 24 kilometer menjelang Blangkejeren, kawasan Leles. Jalur tersebut merupakan akses penghubung Aceh Timur, Gayo Lues, hingga Aceh Tengah.
Tim akhirnya memutar arah melalui Simpang KKA Aceh Utara menuju Bener Meriah-Takengon. Namun di jalur tersebut juga ditemukan longsor sehingga arus kendaraan sempat dialihkan. Tim baru tiba di Takengon sekitar pukul 23.30 WIB.
Imran mengatakan Satgas PRR telah berkoordinasi dengan BPJN dan Dinas Pekerjaan Umum Aceh untuk mempercepat penanganan jalan terdampak longsor. Menurut dia, alat berat dijadwalkan mulai dikirim untuk pembersihan jalur pada awal Juni 2026.
Pemerintah Desa Reje Payung telah menyiapkan lokasi relokasi sekolah dan meminta agar kelayakan lahan segera diverifikasi. Warga yang tinggal di zona merah disebut bersedia direlokasi, namun berharap lahan lama mereka tetap dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan.
Tim Satgas PRR meminta proposal pembangunan sekolah segera difinalisasi dan diajukan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas PRR Sumatra.
Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyatakan akan mengawal percepatan pembangunan sekolah relokasi serta mengaktifkan kembali posko Satgas PRR di daerah. “Kami akan segera mengirim proposal ke Kemendikdasmen serta tembusan ke Mendagri selaku Kasatgas PRR,” ujarnya. Pemkab juga telah menyiapkan lahan seluas tiga hektare untuk pembangunan sekolah relokasi.
Di sisi lain, proses verifikasi teknis kawasan relokasi masih menunggu respons dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). BPBD Aceh Tengah menyatakan surat permohonan verifikasi telah dikirim dan akan segera dikoordinasikan kembali.
Selain sekolah, Tim Satgas PRR bersama pemerintah daerah juga meninjau hunian sementara yang telah dibangun bagi warga terdampak di Reje Payung. Akses warga menuju lokasi terdampak masih menjadi persoalan. Pemerintah desa meminta pembangunan jembatan gantung yang saat ini dikerjakan TNI dipercepat agar memudahkan mobilitas masyarakat dan anak sekolah.
Tim Satgas PRR menyatakan telah berkomunikasi dengan Pangdam Iskandar Muda terkait percepatan pembangunan jembatan tersebut. Dalam komunikasi pada 30 Mei 2026, Pangdam IM disebut siap menindaklanjuti penyelesaian jembatan setelah Idul Adha. (*)
