Soal Dugaan Ijazah Jokowi Palsu, Ini Reaksi Amien Rais hingga Hercules

POLEMIK soal keaslian ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi terus bergulir di publik. Peristiwa terbaru berkaitan dengan ijazah Jokowi adalah seratusan orang dari TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM pada Selasa, 15 April 2025. Mereka datang untuk mengklarifikasi perihal polemik dugaan ijazah Jokowi palsu.

Pada kesempatan itu, tiga orang perwakilan TPUA, yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma, diterima berdialog dengan pihak kampus. Selain mereka, ada juga tokoh senior yang ikut mendatangi Fakultas Kehutanan UGM, yaitu Amien Rais dan Syukri Fadholi dari Yogyakarta.

Kelompok TPUA selama ini mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan mereka juga menuding ijazah Jokowi palsu. Mereka hadir di Fakultas Kehutanan UGM untuk melihat langsung bukti-bukti ijazah Jokowi di kampus itu. “Tim pembela ulama dan aktivis dari Jakarta hadir untuk mengklarifikasi dugaan ijazah palsu mantan presiden Jokowi,” kata Syukri Fadholi.

Sebelumnya, pengacara asal Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Taufiq, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo pada Senin, 14 April 2025. Dia menunjuk tim kuasa hukum bernama Tim Penggugat Bukti Ijazah Asli Jokowi Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM). Gugatan itu didaftarkan di PN Kota Solo di antaranya karena alamat Jokowi di kota itu.

Polemik soal keaslian ijazah Jokowi tersebut mendapat sorotan dari berbagai kalangan, dari para tokoh UGM maupun dari pihak lain.

Amien Rais Sebut UGM Jadi Alas Politik Jokowi

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais tampak hadir dalam aksi yang digelar TPUA di UGM pada Selasa. Amien bahkan mengatakan UGM menjadi keset politik Jokowi.

“Saya warga UGM, profesor dari UGM, pernah menjadi Ketua Majelis Wali Amanat lima tahun concern dan prihatin UGM yang kita banggakan tiba-tiba menjadi alas keset seseorang. Jadi ini momentum yang sangat  penting. Kalau saya yakin memang ijazahnya itu tidak ada. Kalau ijazah oplosan, memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli, itu jelas maaf abal-abal,” kata Amien saat ditemui di Fakultas Kehutanan UGM, Selasa.

Dia mengatakan, kalau UGM mau jujur bahwa mereka berada di bawah tekanan politik kekuasaan yang menyebabkan tak bisa berbuat hal lain kecuali sesuai dengan pesan kekuasaan, seharusnya hal itu disampaikan saja. “Pesan itu, ya sudah selesai gitu. Case is closed,” ujar Amien.

Pendiri Partai Ummat ini mengatakan, soal konsekuensi hukum jika ada pemalsuan ijazah, tak perlu berlebihan. “Tapi penting sekali untuk menjadi pelajaran supaya siapa pun yang berbuat crime dalam bentuk masalah-masalah itu, diberikan hukuman sepadan. Kita enggak minta harus dihukum berlebihan lah,” tuturnya.

Mengenai UGM yang telah memberi penjelasan tentang ijazah Jokowi, Amien mengatakan mereka belum mendapat buktinya. “Saya dulu, dua tahun yang lalu, pernah memberikan solusi simpel sekali. Jadi kalau Presiden Jokowi sebagai Presiden, turun ke PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Pusat bawa ijazahnya, ‘Ini lho ijazah saya.’ Sudah selesai. Tapi ini bertele-tele, puter-puter. Jadi saya ingin di tengah saja lah, bagaimana supaya ini bangsa kita sudah ada dua kubu, ini berbahaya lah,” ujar Amien.

TPUA Minta UGM Tak Jadi Tameng Siapa Pun

Salah seorang perwakilan TPUA yang menemui petinggi UGM, Tifauzia Tyassuma, meminta UGM tak menjadi tameng untuk siapa pun. “Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat,” kata perempuan yang akrab disapa dokter Tifa itu.

Namun dia mengklaim, dalam pertemuan dengan para petinggi UGM, mereka tidak diberikan data apa pun. “Padahal itu yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM. Bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen dan itu habis deadlock sampai terakhir akhirnya skripsinya dikeluarkan,” kata dia.

Tifa juga meminta UGM merangkul para aktivis yang mendatangi kampus itu. “Jadi saya mendorong UGM harusnya merangkul kami, bukan berlawanan dengan kami. Kami ini para peneliti lulusan UGM semua yang punya kredibilitas tinggi. Jadi kalau memang UGM tahu, bersama dengan rakyat, sebagai universitas rakyat, UGM bersama dengan kami bukan bersama dengan orang yang sekarang ini sedang kita permasalahkan gitu,” kata dia.

Hercules Gerah dengan Isu Ijazah Jokowi Palsu

Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal bersilaturahmi ke Jokowi di kediaman Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa, 15 April 2025. Dia mengatakan turut gerah dengan mencuatnya kembali isu ijazah palsu Jokowi.

Hercules meyakini ijazah Jokowi benar-benar asli. Sebab, selama Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI, ijazah Jokowi tidak pernah bermasalah. “Itu ijazah apa, ijazah benar kok. Udah pasti ijazah benar kok. Wali kota, gubernur, presiden. Orang ngapain sih ijazah palsu? Ijazah palsu apa?” Ucapnya ketika dimintai tanggapan soal isu ijazah palsu Jokowi.

Hercules mengatakan mustahil Jokowi bisa mencalonkan diri jika ijazah yang dilampirkan palsu. “Kalau ijazah palsu, nggak mungkin lah jadi wali kota, gubernur. Habis gubernur, presiden,” katanya. 

Dia pun mengungkapkan kekesalannya kepada pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Menurutnya, penyebaran isu tersebut hanya untuk mencari sensasi. “Nggak usah kita cari masalah untuk bikin sensasi bikin gaduh gitu lah ya. Intinya ijazah itu mulai Wali Kota Solo. Itu pakai ijazah kan. Habis Wali Kota Solo, Gubernur DKI pakai ijazah kan. Sekarang ributin palsu, palsu. Kepalanya yang palsu,” tuturnya.

Kuasa Hukum Jokowi Bilang Ijazah Bukan Satu-satunya Bukti Seseorang Pernah Kuliah

Tim kuasa hukum Jokowi mengatakan keabsahan status pendidikan Jokowi tidak semata ditentukan oleh keberadaan ijazah fisik. Pernyataan resmi dari pihak kampus, UGM, disebut sebagai bukti sah yang tidak bisa dibantah.

“Kalau ijazahnya hilang, atau kampusnya sudah tidak ada, apakah orang itu tidak pernah kuliah? Yang penting adalah keterangan resmi dari universitas,” kata salah satu tim kuasa hukum Jokowi, Andra Reinhard, dalam konferensi pers di Senayan Avenue, Jakarta Selatan, Senin, 14 April 2025.

Andra juga menyebutkan pernyataan para ahli yang menganalisis serta mempertanyakan keaslian ijazah tanpa mandat hukum merupakan perbuatan liar. Dia mengatakan tindakan itu juga bisa menimbulkan keresahan. “Mereka tidak melakukannya atas dasar perintah hukum. Itu bukan pembuktian, tapi penggiringan opini,” ujarnya.

Dia menyayangkan isu ini masih bergulir meski Jokowi telah melewati berbagai tahapan verifikasi sejak menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden dua periode. Dia mengatakan selama ini keabsahan ijazah Jokowi juga telah lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Atas ramainya pembicaraan soal keaslian ijazah, tim kuasa hukum Jokowi mempertimbangkan mengajukan gugatan kepada pihak yang masih menuding ijazah Jokowi palsu. Mereka mengatakan tak menutup kemungkinan delik yang digunakan adalah pencemaran nama.

“Ya, tentunya kalau sampai ada yang bilang (dikenakan delik pencemaran nama baik), berarti mungkin saja ya. Tetapi balik lagi, kita kan harus kaji dulu dengan baik,” kata anggota tim kuasa hukum Jokowi yang lain, Yakup.

Yakup mengatakan dia dan tim kuasa hukum lainnya telah melihat ijazah asli Jokowi. “Saya sudah lihat, ada, asli,” ujarnya. 

UGM Siap Beri Data Akademik Jokowi jika Dibutuhkan Pengadilan

Sementara itu, UGM menyatakan siap membeberkan data-data jika diperintahkan oleh pengadilan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. UGM juga sudah secara gamblang dan tegas menyatakan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada 5 November 1985. “Kalau ada permintaan dari pengadilan, UGM siap,” kata Wakil Rektor I UGM Wening Udasmoro, Selasa, 15 April 2025.

Wening menegaskan UGM dalam posisi sebagai institusi yang menjelaskan, sehingga pihaknya akan memberikan data-data yang dimiliki jika dibutuhkan pengadilan. Namun, soal data-data pribadi yang tercatat di universitas, tidak sembarang orang bisa mengakses. 

Maka, kata dia, jika ada yang ingin mengakses data-data pribadi, UGM akan menanyakan dulu kapasitasnya apa dan untuk keperluan apa. Jika itu perintah pengadilan, kata dia, UGM dengan senang hati akan membeberkan semua yang diminta. “Kami siap menjadi saksi, dasarnya adalah dokumen yang kami miliki,” katanya.

Soal kebebasan keterbukaan informasi, Sekretaris UGM Andi Sakti menyatakan UGM akan memberikan informasi-informasi yang memang terbuka seperti skripsi karena diletakkan di perpustakaan. Namun data-data yang bersifat pribadi, UGM tidak akan membuka kecuali diminta dalam proses peradilan.

“Mengapa? Karena kami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi, setiap orang yang menjadi mahasiswa dan alumni kami,” kata Andi.

M. Syaifullah, Septia Ryanthie, dan Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

Pilihan editor: Sejumlah Alasan Mengapa Kongres PDIP Tak Kunjung Digelar