BADAN Gizi Nasional menyatakan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) masih berpotensi mengalami penyesuaian seiring evaluasi tata kelola dan penajaman sasaran penerima manfaat. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu bulan kepada mereka untuk menyempurnakan tata kelola program sebelum menetapkan besaran anggaran final.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Arumsari mengatakan anggaran MBG sebelumnya direncanakan sebesar Rp 268 triliun. Namun, untuk sementara telah mengalami efisiensi menjadi sekitar Rp 229 triliun. Menurut dia, angka tersebut masih dapat berubah karena proses refocusing penerima manfaat dan evaluasi tata kelola masih berlangsung.
"Yang jelas pasti akan turun. Tapi tunggu sampai benar-benar final," kata Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Juli 2026.
Ia menjelaskan penyesuaian anggaran bukan dilakukan semata-mata untuk memangkas belanja negara. Menurut dia, perubahan besaran anggaran akan mengikuti hasil evaluasi mengenai kebutuhan program dan penyempurnaan tata kelola.
"Itu bukan sebuah tujuan dikurang-kurangin. Nanti dilihat lagi refocusing-nya ke mana berdasarkan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Berapa biayanya nanti otomatis mengikuti," ujarnya.
Arumsari mengatakan evaluasi tersebut juga bertujuan memastikan pelaksanaan MBG lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu aspek yang ditinjau adalah ketepatan sasaran penerima manfaat.
Dalam proses evaluasi, kata dia, BGN menemukan indikasi tumpang tindih pelayanan terhadap peserta didik. Ia mencontohkan terdapat satu sekolah yang dilayani oleh dua satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), yakni siswa kelas 1 hingga kelas 3 dilayani satu dapur MBG, sedangkan siswa kelas 4 hingga kelas 6 dilayani dapur lainnya.
Menurut Arumsari, temuan tersebut diketahui setelah data penerima manfaat disandingkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). BGN kini masih menelusuri penyebab terjadinya kondisi tersebut sebelum menetapkan perubahan data penerima manfaat.
Selain itu, Arumsari mengatakan Presiden meminta BGN lebih mengutamakan kualitas pelaksanaan program dibanding mengejar target jumlah penerima manfaat. Evaluasi juga mencakup aspek keamanan pangan menyusul sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG.
"Pak Presiden sudah pesan, beliau tidak lagi menargetkan angka tertentu, tetapi memperbaiki kualitas agar benar-benar tepat sasaran. Jangan lagi ada keracunan. Termasuk susu juga dievaluasi, bagaimana proses penyimpanan dan sebagainya," kata dia.
Arumsari menegaskan BGN belum dapat menyampaikan besaran pengurangan penerima manfaat maupun angka anggaran terbaru karena proses penajaman masih berlangsung. Menurut dia, hasil akhir evaluasi akan diumumkan setelah penyisiran data selesai dilakukan dalam waktu sekitar satu bulan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemangkasan anggaran menjadi Rp 268 triliun untuk penghematan. Presiden Prabowo Subianto disebut ingin dana yang digunakan untuk MBG menjadi lebih efisien. “Jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” ucap Purbaya, Selasa, 19 Mei 2026.
Adapun realisasi anggaran MBG hingga 30 April tercatat sebesar Rp 75 triliun atau 22,4 persen dari pagu anggaran semula Rp 335 triliun. Dengan belanja itu, MBG telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
