KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membuka peluang penyaluran makan bergizi gratis (MBG) untuk menjangkau daerah-daerah rawan konflik. Saat ini, kata Sudaryono, masih menyiapkan mekanisme khusus agar anak-anak di wilayah tersebut tetap memperoleh akses terhadap program pemenuhan gizi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Sudaryono mengatakan sejumlah uji coba atau piloting telah dilakukan dengan menggandeng TNI dan Polri. Dalam pelaksanaannya, BGN juga memanfaatkan fasilitas umum, termasuk gereja, sebagai lokasi penyaluran makanan bergizi.
"Misalnya MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 Juli 2026.
Dia mengatakan, penyaluran ini bertujuan untuk memastikan seluruh anak Indonesia, termasuk yang tinggal di wilayah konflik maupun daerah terpencil, tetap mendapatkan hak atas pemenuhan gizi. "Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain, karena anak-anak di seluruh Indonesia, khususnya di daerah rawan konflik dan daerah yang jauh, juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi," ujarnya.
Selain menyiapkan skema bagi wilayah konflik, Sudaryono mengatakan BGN akan memperkuat penyusunan menu MBG melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Sebelum 5 Agustus mendatang, BGN berencana mengumpulkan masukan dari ahli gizi, dokter anak, dokter gizi, dan pakar lainnya.
Menurut dia, masukan tersebut diperlukan untuk menyusun formulasi menu, kandungan gizi, hingga strategi penanganan wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi. "Kami ingin lebih banyak mendengar masukan dari ahli-ahli gizi terkait stunting, menu, kandungan gizinya, termasuk metode yang paling tepat di daerah yang angka stunting-nya sangat tinggi," katanya.
Saat ditanya mengenai minimnya operasional dapur MBG di Papua yang ramai dibahas di media sosial, Sudaryono mengakui distribusi layanan di Papua maupun kawasan timur Indonesia masih menjadi perhatian pemerintah.
Ia menyebut kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku. "Papua, NTT, kemudian Maluku, semua ada petanya. Kita mau perbaiki yang memang penting dan genting untuk diperbaiki," ujarnya.
