MANTAN wakil presiden, Jusuf Kalla, terbuka untuk berkomunikasi dengan para pihak yang melaporkannya ke polisi atas ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada.
JK akan menjelaskan secara gamblang tentang isi ceramahnya yang membahas tentang perdamaian dalam konflik Poso dan Ambon. “Kalau mau berkomunikasi untuk jelaskan saya terbuka,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 18 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Meski demikian, JK mengatakan dia tidak akan meminta para pelapor untuk mendatanginya. Sebab, menurut dia, pernyataan dalam ceramah yang dilaporkan itu telah dipotong-potong, sehingga pesan yang hendak dia sampaikan tidak dipotret secara utuh.
Dia mengatakan dalam ceramah di Masjid UGM 5 Maret 2026 lalu itu tidak bertujuan untuk menyudutkan salah satu ajaran agama. Dalam agenda itu, JK menjelaskan tentang realitas sosiologis yang terjadi pada umat Kristen dan Islam yang tengah berkonflik saat kerusuhan Poso dan Ambon. Saat itu, kedua belah pihak menggunakan jargon agama untuk saling membunuh. Oleh karena itu, kedua konflik itu bernuansa SARA dan sulit dihentikan. “Di sana saya mencoba untuk menjelaskan bahwa keyakinan masyarakat Poso dan Ambon yang memicu konflik saat itu salah,” kata dia.
Adapun, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) dan sejumlah organisasi lain melaporkan mantan wakil presiden, Jusuf Kalla, ke Polda Metro Jaya. Laporan mereka teregister dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, dan LP/B/2550/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 April 2026.
Ketua Umum GAMKI Sahat Martin menilai ucapan JK dalam forum itu menimbulkan polemik dan keresahan. “Kami melaporkan kepada Polda Metro Jaya sehingga pernyataan yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial ini bisa lebih terarah untuk kemudian diselesaikan secara hukum,” ujarmya melalui keterangan tertulis pada Senin, 13 April 2026.
Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma menilai kalimat yang dilontarkan JK dalam forum itu tidak sesuai dengan ajaran Kristen dan Katolik. Pihaknya mempermasalahkan soal frasa ‘syahid’ yang diungkap JK atas konflik yang menyinggung agama, termasuk di Poso dan Ambon.
Menurut Stefanus, ajaran agamanya tidak mengenal kekerasan serta pembunuhan terhadap sesama manusia. “Harapan kami, sebagai toko bangsa, Bapak JK segera merespons ini dengan baik, paling tidak memberikan pernyatana terbuka, meminta maaf, dan mengklarifikasi semuanya,” kata dia.
