Kadin Sebut PHK Panasonic Akan Berdampak pada Industri Dalam Negeri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Novyan Bakrie berpendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) Panasonic Holdings Corp secara global bisa berdampak terhadap dunia usaha tanah air. “Di mana pun juga, PHK tentu akan ada dampaknya, tugas kami adalah mengkompensasikan dan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Anindya saat ditemui wartawan di Tempo Scan Tower, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Mei 2025.

Menurut Anindya, PHK tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi, tetapi juga oleh disrupsi teknologi dan kebijakan. “Pengurangan di sana-sini pasti ada, tapi penambahan juga mesti ada,” tutur dia.  

Anindya pun optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa naik secara bertahap di atas 5 persen bahkan mencapai 8 persen. “Tetapi yang penting pemerataan dan pemberdayaan juga bisa terjadi. 

Berbeda pandangan dengan Kadin, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini PHK yang dilakukan oleh raksasa elektronik asal Jepang itu tak akan berdampak di Indonesia. Panasonic Holdings Corp dikabarkan akan melakukan PHK terhadap 10 ribu karyawan di pabrik-pabriknya di sejumlah negara.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, Indonesia tetap menjadi basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara. Pabrik di Indonesia, kata dia, justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara. “PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia,” ujar Febri dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Mei 2025.

Kendati begitu, Febri mengakui utilisasi industri elektronik saat ini sedang berada di level rendah, yakni 50,64 persen pada triwulan I tahun 2025. Sebelum pandemi Covid-19, utilisasi sektor ini mencapai 75,6 persen. Kondisi ini, menurut Febri, menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi. “Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat,” ujarnya.

Di samping itu, Febri mengatakan, pemerintah berkepentingan menaikkan utilisasi melalui perlindungan pasar domestik dari gempuran produk elektronik impor. Pemerintah juga menjaga investasi elektronika yang ada di Indonesia serta menarik investasi baru itu juga menjadi fokus pemerintah.

Febri menambahkan Indonesia memiliki keunggulan besar sebagai pasar domestik yang kuat. Pasar dalam negeri Indonesia, menurut dia, menjadi salah satu yang terbesar di kawasan. Menjaga stabilitas industri dan mendorong daya saing menjadi agenda prioritas pemerintah.