KSBSI Desak Pemerintah Anggarkan PBI Jamsostek untuk Lindungi Pekerja Informal dan Rentan

INFO TEMPO - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mendesak pemerintah memastikan adanya penganggaran yang memadai untuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) agar perlindungan jaminan sosial tidak hanya dinikmati pekerja formal, tapi juga mencakup pekerja informal dan kelompok pekerja rentan.Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan negara harus hadir melindungi pekerja yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memproteksi dirinya sendiri. Menurut dia, program PBI menjadi instrumen penting untuk memastikan semua pekerja mendapat perlindungan sosial tanpa pengecualian.“Kita tidak boleh lelah menyuarakan kepentingan buruh, terutama program PBI yang harus mengakomodasi semua pekerja. Bukan hanya pekerjaan formal, tapi juga informal,” ujarnya, Kamis, 13 Agustus 2026.Menurut Elly, perluasan PBI tidak boleh dilakukan secara parsial. Pemerintah bersama semua pemangku kepentingan harus membangun kebijakan dan anggaran yang mampu menjangkau pekerja yang berada dalam kondisi rentan. “Negara harus hadir karena mereka tidak memiliki kemampuan memproteksi dirinya. Itu bagian dari kampanye kita di nasional, bahkan di internasional,” ujarnya.Elly menilai salah satu tantangan dalam memperjuangkan perlindungan pekerja adalah keterbatasan data resmi mengenai jumlah pekerja yang membutuhkan perlindungan. Kondisi tersebut membuat perjuangan perlindungan sosial bagi buruh dan pekerja informal terkadang belum berjalan secara menyeluruh. Karena itu, KSBSI mendorong pemerintah membangun basis data pekerja yang valid dan terintegrasi sebagai dasar menentukan sasaran sekaligus kebutuhan anggaran PBI. “Perlindungan untuk semua pihak tanpa pengecualian. Cuma, tantangannya memang masih banyak. Misalnya serikat buruh tidak memiliki data resmi. Kadang-kadang perjuangannya separuh-separuh,” katanya.Elly menegaskan, perjuangan memasukkan pekerja ke dalam skema PBI harus menjadi agenda bersama. Tidak boleh hanya mengandalkan perjuangan serikat pekerja atau kelompok tertentu. “Perjuangan dalam mengakomodasi PBI ini tidak boleh parsial. Itu harus didukung semua pihak. Jadi, tidak boleh sedikit atau segelintir saja,” tuturnya.Ia mencontohkan, jika terdapat sekitar 20 juta penerima PBI, angka tersebut harus dipastikan valid sekaligus menjadi dasar perencanaan perlindungan sosial. Jumlah tersebut juga berpotensi bertambah apabila memperhitungkan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan kehilangan kemampuan membayar iuran secara mandiri.Bagi KSBSI, PBI juga memiliki fungsi strategis sebagai jaring pengaman dan instrumen transisi yang adil bagi pekerja yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi. “PBI itu penting juga sebagai transisi yang adil ketika buruh sudah tidak mampu memproteksi kesejahteraan mereka sendiri,” ujar Elly.Elly berharap pemerintah tidak hanya menjadikan PBI sebagai program bantuan, tapi juga sebagai bagian dari strategi nasional memperluas cakupan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. “Dengan demikian, pekerja formal, informal, ataupun mereka yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko sosial dan ekonomi,” ucapnya. (*)