Respons Apindo atas Rencana Prabowo Menghapus Sistem Outsourcing

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus sistem outsourcing. Ia menilai rencana itu perlu dikaji lebih dalam.

Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan lebih dulu apakah penghapusan itu hanya berlaku untuk jenis pekerjaan tertentu, bentuk hubungan kerja, atau seluruh praktik alih daya. Selain itu, outsourcing bukan hanya urusan ketenagakerjaan, tapi bagian dari strategi bisnis yang umum diterapkan secara global. 

Dia mengatakan banyak perusahaan besar menjalankan fungsi inti dengan pekerja tetap dan menyerahkan pekerjaan penunjang ke pihak ketiga. “Outsourcing menjaga fleksibilitas dan daya saing perusahaan di pasar global,” kata Shinta saat dihubungi, Ahad, 4 Mei 2025.

Ia mengingatkan penghapusan sistem ini secara menyeluruh bisa berdampak buruk bagi industri padat karya seperti manufaktur, logistik, dan jasa. Ia menyebut negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina justru memperkuat sistem outsourcing mereka dengan tata kelola yang lebih baik.

“Indonesia memang harus memperbaiki praktik outsourcing, tapi bukan berarti harus dihapus total,” ujarnya.

Shinta meminta agar kebijakan ketenagakerjaan tetap mengikuti praktik global dan mendukung daya saing nasional. Ia menyarankan pemerintah fokus pada pembenahan tata kelola, bukan penghapusan sistem.

“Pengusaha siap membantu pemerintah mengkaji kebijakan ini. Keputusan apa pun harus mempertimbangkan perlindungan pekerja, keberlangsungan usaha, iklim investasi, dan daya saing nasional,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya diskusi yang berbasis kajian teknis dan hukum, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo merespons tuntutan buruh yang meminta penghapusan outsourcing saat peringatan Hari Buruh di lapangan Monas, 1 Mei 2025. Prabowo mengaku memahami tuntutan tersebut, namun meminta semua pihak bersikap realistis.

“Saya akan minta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional mengkaji cara terbaik untuk menghapus outsourcing. Tapi kita juga harus realistis,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, perlindungan buruh dan jaminan bagi investor harus berjalan beriringan. “Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik. Kalau tidak ada pabrik, buruh juga tidak bisa bekerja,” ujarnya. Penghapusan outsourcing merupakan salah satu dari enam tuntutan utama buruh yang disampaikan dalam peringatan May Day tahun ini.