TEMPO.CO, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kembali terjadinya kasus keracunan makanan massal di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang kini diwajibkan adalah pelaksanaan uji organoleptik, yakni penilaian kualitas makanan berdasarkan pengamatan indra seperti tampilan, aroma, rasa, dan tekstur.
“Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 3 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Dadan, ada lima aspek yang kini menjadi fokus pengawasan baru BGN. Pertama, memperkuat protokol keamanan dalam proses pengantaran makanan dari dapur ke sekolah. Kedua, menetapkan batas maksimum waktu pengiriman untuk memastikan makanan tetap layak konsumsi.
Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk aspek penyimpanan hingga penyerahan kepada siswa. Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan dikonsumsi. Kelima, dan yang paling menonjol, adalah mewajibkan uji organoleptik terhadap semua makanan sebelum dibagikan.
Apa Itu Uji Organoleptik?
Uji organoleptik adalah metode pengujian makanan yang dilakukan menggunakan indra manusia, seperti penglihatan, penciuman, pengecap, dan peraba. Penilaian ini bertujuan mendeteksi perubahan kualitas makanan yang bisa menjadi indikator awal makanan tak layak konsumsi.
Penilaian ini bersifat subjektif, karena didasarkan pada persepsi individu terhadap kesegaran dan kelayakan makanan.
Langkah ini dinilai penting menyusul serangkaian insiden keracunan makanan MBG yang terjadi sejak awal tahun. Kasus terbaru terjadi di SMP Negeri 35 Kota Bandung pada Selasa, 29 April 2025, yang menyebabkan 342 siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan MBG. Di Tasikmalaya, 25 pelajar SD dan SMP juga dilaporkan mengalami kejadian serupa.
Sebelumnya, pada April dan Februari 2025, insiden serupa tercatat di Bombana (Sulawesi Tenggara), Cianjur (Jawa Barat), dan Sumba Timur (NTT), serta Sukoharjo (Jawa Tengah). Umumnya, gejala yang muncul berupa mual, muntah, hingga sakit perut, dan diduga kuat akibat makanan yang tidak segar atau terkontaminasi.
Komitmen Pemerintah
Kepala BGN Dadan Hindayana juga mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Sabtu, 3 Mei 2025, guna mengevaluasi dan menguatkan komitmen program MBG. Dalam rapat itu, Presiden meminta BGN bekerja lebih teliti dan cermat karena MBG adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang.
“Target kami adalah zero accident, tidak boleh ada lagi kejadian keracunan di lapangan,” kata Dadan.
Ia juga menyatakan bahwa seluruh pegawai BGN dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) diminta lebih sigap di lapangan, sebagai garda terdepan pelaksanaan program. “Kami harus bekerja lebih cepat, lebih semangat, dan lebih cermat,” ujarnya.
Di tengah kekhawatiran publik, BGN meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi. “Kami akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” ujar Dadan.