TEMPO.CO, Jakarta - Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan mekanisme sertifikasi dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk proyek makan bergizi gratis. Sertifikasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan pangan dan mutu menu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
Ketua BGN Dadan Hindayana menyampaikan, penyusunan skema sertifikasi ini dilaksanakan bersama Komite Akreditasi Nasional atau KAN. “Kami sedang menyusun koridor sertifikasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, bersama KAN, dan kami di sini sedang menyusun terkait dengan Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) serta sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP),” ucap Dadan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dadan mengatakan, nantinya setiap SPPG yang beroperasi akan disertifikasi untuk memastikan standar kelayakan pengolahan makanan terpenuhi. Setiap dapur umum untuk MBG itu, tutur Dadan, akan dinilai kelauakannya. “Apakah layak atau tidak, bahkan mungkin bisa keluar akreditasinya. Apakah itu unggul, baik sekali, atau baik,” ujar dia.
BGN pun menargetkan skema sertifikasi ini dapat diimplementasikan pada Juni atau Juli mendatang. “Ini adalah sertifikasi yang sedang kami rancang dan mudah-mudahan segera bisa kami implementasikan mulai bulan Juni atau Juli,” kata Dadan.
Selain itu, Dadan juga menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk mengawasi dan menjaga pelaksanaan proyek MBG. Ia menyoroti peran Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang telah mengontrol jalannya proyek pemerintah itu di lapangan.
Menurut dia, BPOM berhak mendapat anggaran tambahan lantaran sudah dibebankan tugas pengawasan proyek MBG. Terutama, Dadan melanjutkan, dengan adanya target penambahan SPPG sebanyak 30 ribu unit pada akhir tahun ini. “Jadi nanti saya merekomendasikan agar BPOM anggarannya ditambah untuk menginspeksi kami, atau nanti bisa berkolaborasi dengan kami,” tutur dia.
Adapun Dadan menyampaikan, hingga 21 Mei 2025, ada 1.397 SPPG yang aktif beroperasi. Sedangkan penerima manfaat tercatat sebanyak 3.979.954 orang. Angka tersebut tak mencapai target yang disampaikan Badan Gizi Nasional dalam rapat kerja bersama DPR pada Selasa, 6 Mei 2025. Kala itu, Dadan menyatakan per 14 Mei akan ada kurang lebih 1.505 SPPG yang bakal melayani kurang lebih 4.163.941 penerima manfaat.
Kendati demikian, Dadan menargetkan akan ada 294 SPPG baru yang beroperasi per 29 Mei 2025. Sementara estimasi total tambahan penerima manfaat sebanyak 882 ribu orang. “Sehingga total SPPG yang akan ada di tanggal 29 Mei kurang lebih 1.691 dan sudah akan melayani 4,8 juta penerima manfaat,” kata dia.