SEJUMLAH video pendek di TikTok [arsip], Facebook, Instagram, dan YouTube menyebarkan narasi yang menuding isu pemburukan ekonomi sengaja ditiupkan oleh kelompok oposisi untuk memicu kepanikan massal. Menggunakan sosok narator dari akal imitasi, berbagai konten itu menuding oposisi memanfaatkan kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat (US$) untuk menyerang pemerintah.
Mereka mengklaim ekonomi Indonesia justru kian kuat yang dibuktikan dengan turunnya harga Dexlite menjadi Rp 23 ribu per liter, Pertamina Dex Rp 24.800 per liter, serta capaian ekspor non-migas yang menembus Rp 774 triliun. “Ini bukti pemerintah punya strategi yang jenius untuk rakyat,” kata narator dalam video tersebut.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim-klaim itu melalui wawancara dan membandingkan dengan sumber kredibel. Hasilnya, penurunan harga Dexlite dan Pertamina Dex bukan bukti solidnya ekonomi nasional karena pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi, Pertamax.
Selain itu, klaim lonjakan ekspor non-migas sebesar Rp 744 triliun terbukti keliru. Pernyataan itu bertolak belakang dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Indikator Ekonomi Indonesia Memburuk
Kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen. Angka ini menunjukkan ekonomi domestik masih relatif tangguh di tengah perlambatan global. Namun, lonjakan tersebut belum mencerminkan penguatan fundamental makro dan mikro ekonomi secara menyeluruh.
Di balik pertumbuhan itu, perekonomian masih dibayangi kerentanan struktural dan tekanan eksternal yang tinggi. Nilai tukar rupiah sempat terpuruk hingga menembus Rp 18.193 per US$ pada 8 Juni 2026.
Kondisi fiskal pun ikut tertekan setelah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meroket hingga Rp 240 triliun atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kerentanan ini kian pelik lantaran cadangan devisa terus menyusut, berbarengan dengan melesunya sektor industri manufaktur.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menegaskan bahwa kritik terhadap performa ekonomi murni berbasis data faktual, bukan komoditas politik oposisi. Mereka yang melontarkan kritik mencermati kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.
“Jadi salah kalau menganggap kritik kondisi perekonomian adalah agenda partisan oposisi,” ujar Bhima saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 Juni 2026.
Bhima juga mematahkan narasi "serangan oposisi" dari sisi peta politik. Realitasnya, konstelasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat saat ini didominasi oleh pendukung pemerintah. Walhasil, hampir tidak ada kekuatan oposisi formal yang membendung kebijakan penguasa saat ini.
Fluktuasi Harga BBM Bukan Strategi Penguatan Ekonomi
PT Pertamina Patra Niaga memang menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Dex Series sejak 1 Juni 2026. Penurunan itu berlanjut pada perubahan per 1 Juli 2026.
Dalam kebijakan terbaru, harga Pertamax Turbo turun dari Rp 20.750 menjadi Rp 19.300 per liter, Pertamina Dex dari Rp 24.800 menjadi Rp 21.150, dan Dexlite dari Rp 23.000 menjadi Rp 19.700 per liter. Penurunan ini juga menyasar avtur penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta yang melorot menjadi Rp 19.190 dari sebelumnya Rp 22.190 per liter.
Namun, penurunan itu bukan buah dari strategi jenius pemerintah untuk menguatkan ekonomi. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, menilai koreksi harga itu murni mengekor pergerakan pasar internasional yang mengacu pada Mean of Platts Singapore (MOPS). Langkah ini secara tak langsung membantu memangkas biaya logistik perusahaan yang bergantung pada bahan bakar diesel.
Eddy menilai keliru besar jika perubahan itu diklaim sebagai strategi penguatan ekonomi domestik. Kebijakan ini murni mekanisme pasar yang kebetulan sedang turun untuk jenis Dex. "Jadi, kurang tepat jika penurunan harga sejumlah produk turunan BBM disebut sebagai strategi penguatan ekonomi," ujar Eddy saat dihubungi Tempo, Senin, 29 Juni 2026.
Lompatan Harga Pertamax Mengancam Subsidi
Argumen strategi jenius itu kian rontok jika melihat produk BBM nonsubsidi yang paling banyak dikonsumsi, yakni Pertamax. Per 10 Juni 2026, Pertamina justru mengerek harga Pertamax hingga 32 persen, dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter.
Setali tiga uang, harga Pertamax Green ikut melambung dari Rp 12.900 menjadi Rp 17 ribu per liter. Pemerintah hanya mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite di angka Rp 10 ribu per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter.
Lompatan harga Pertamax ini menyimpan risiko sistemis bagi perekonomian. Lonjakan tersebut berpotensi besar menggerus daya beli kelas menengah yang sedang merangkak, memperluas angka penduduk rentan miskin, serta mengerek inflasi bahan pangan.
Peneliti Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, memproyeksikan efek domino dari kenaikan harga bensin itu menjalar ke berbagai sektor. Mulai dari mempercepat penyesuaian suku bunga kredit, memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kuartal tiga, hingga potensi naiknya angka kriminalitas akibat gejolak sosial.
Kebijakan itu juga berisiko memicu migrasi massal konsumen Pertamax ke Pertalite demi menghemat pengeluaran. “Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM membengkak,” tulis Media dalam keterangan resminya, Rabu, 10 Juni 2026.
Manipulasi Data Ekspor dan Kebutuhan Insentif Nyata
Narasi video yang mengklaim ledakan ekspor non-migas hingga mencapai Rp 774 triliun pun sama sekali tidak memiliki pijakan data yang jelas. Selain mengaburkan periode waktunya, otoritas resmi pemerintah tidak pernah merilis angka fantasi tersebut.
Catatan resmi Badan Pusat Statistik menunjukkan neraca perdagangan pada Januari hingga Mei 2026 secara kumulatif membukukan surplus US$ 4,03 miliar, yang disokong oleh komoditas non-migas sebesar US$ 16,31 miliar.
Per April 2026, nilai ekspor non-migas bertengger di angka US$ 24,147 miliar. Angka ini memang naik sekitar US$ 2,9 miliar (setara Rp 51,96 triliun) dibanding bulan sebelumnya. Namun, kinerja ekspor tersebut bergerak fluktuatif, bukan melonjak drastis secara konstan.
Sepanjang Februari hingga Maret 2026, kenaikannya hanya menyentuh US$ 159 juta. Pada awal tahun, ekspor non-migas sempat melorot US$ 177 juta dari bulan sebelumnya. Bahkan pada Mei, angkanya merosot US$ 1.702 juta.
Klaim seputar peta dagang global dalam video tersebut juga keliru. Catatan Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa Cina tidak termasuk dalam barisan lima besar negara tujuan ekspor penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia. Posisi strategis tersebut justru ditempati oleh Amerika Serikat, India, Filipina, Belanda, dan Vietnam.
Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia memilih langkah defensif untuk meredam depresiasi rupiah dengan mengencangkan ikat pinggang. Per 18 Juni 2026, BI Rate naik menjadi 5,75 persen.
Menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, penurunan nilai tukar rupiah memang bisa menjadi kesempatan emas untuk menggenjot ekspor. Namun, kesempatan itu sulit terwujud jika perusahaan dalam negeri dan kelas pekerja tidak ditopang oleh negara.
“Pemerintah seharusnya memberi insentif kepada dunia usaha dan pekerja, baik insentif pajak maupun non-pajak,” ujar Eddy.
Artikel ini bagian dari program kolaborasi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Tempo, dan Data & Democracy Research Hub
** Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email [email protected]
