ICDN dan Harum Sepakat Perkuat Peran Lokal Dayak

INFO NASIONAL - Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) dan pelantikan Dewan Pengurus Nasional ICDN Periode 2025–2030 menjadi panggung penting konsolidasi kekuatan lokal, yang berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin, 19 Mei 2025. Dalam acara tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan pentingnya pembangunan inklusif yang tidak meninggalkan masyarakat adat, terutama Dayak.

Dengan tema “Empowering the Generation, No Dayak Left Behind,” seminar ini mempertemukan para pemikir, tokoh adat, dan pemimpin daerah untuk membahas strategi memperkuat posisi masyarakat Dayak dalam pembangunan Indonesia, khususnya di tengah gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tanah Kalimantan.

“Pembangunan tidak boleh bersifat eksklusif. Warga Dayak harus dilibatkan sejak perencanaan hingga implementasi. Ini rumah kita bersama,” ujar Gubernur Harum.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan masyarakat Dayak sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek. Di tengah dinamika pembangunan IKN yang masif, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga agar transformasi ini tidak mengorbankan identitas lokal.

Menurut Gubernur Harum, pembangunan yang adil harus mengedepankan pendekatan berbasis budaya dan keseimbangan ekologi. Ia memberi contoh upayanya menyambungkan akses jalan dari Mahakam Ulu (Kaltim) ke Malinau (Kaltara) sebagai langkah strategis membuka keterisolasian kawasan pedalaman yang selama ini terabaikan.

“Kita ingin Kalimantan terhubung, dari hulu sampai hilir, dari utara sampai selatan. Ini bukan hanya pembangunan fisik, tapi membangun keadilan,” ujarnya.

Ketua DPN ICDN terpilih, Willy Midol Yoseph, menyambut baik visi inklusif dari Gubernur Harum. Ia menilai pendekatan yang berpihak pada masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan warga Dayak tidak menjadi korban dari modernisasi yang tidak terkontrol.

“Pak Gubernur membawa harapan dan arah baru. Kami siap bekerja sama demi masa depan yang adil dan beradab,” kata dia.

Sementara moderator seminar, Prof Adri Patton, menyatakan bahwa peran strategis pemimpin daerah dalam memperjuangkan masyarakat adat patut diapresiasi, terutama dalam konteks konektivitas wilayah dan perlindungan identitas budaya.

Seminar Nasional ICDN ini pun mengukuhkan tekad bersama bahwa pembangunan Kalimantan, khususnya IKN, tidak boleh mengesampingkan hak-hak masyarakat adat. Pesan yang digaungkan jelas: “No Dayak Left Behind” bukan sekadar semangat, tapi arah perjuangan bersama.(*)