INFO TEMPO - Pemerintah Kabupaten Dairi berencana membangun Command Center sebagai pusat koordinasi penanganan bencana. Dalam asistensi pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan, Selasa, 30 Juni 2026, langkah tersebut mendapat apresiasi Kementerian Dalam Negeri dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR).
Kebutuhan tersebut dinilai relevan mengingat Kabupaten Dairi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang berulan-ulang terjadi di kawasan hutan Silalahi. Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran hampir selalu terjadi saat musim kemarau.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pada Juli 2025, kebakaran melanda sekitar 10 hektare lahan vegetasi di Desa Paropo. Setahun sebelumnya, kebakaran menghanguskan sekitar 52 hektare lahan di Desa Silalahi 2 dan Silalahi 3. Sebelumnya, kebakaran juga tercatat membakar sekitar 14 hektare lahan pada 2021 dan sekitar 7 hektare hutan lindung di Desa Paropo pada 2019.
Bupati Dairi Vickner Sinaga mengungkapkan rencana pembangunan Command Center yang dirancang sederhana, namun mampu mendukung koordinasi lintas instansi secara cepat saat terjadi keadaan darurat. Fungsinya sebagai pusat patroli identifikasi potensi karhutla dan sosialisasi pencegahan.
"Cukup hanya menyiagakan alat pemadam kebakaran di lokasi serta menggunakan kontainer saja yang bisa dimobilisasi dengan mudah," ujar Vickner.
Menurut dia, keberhasilan penanganan bencana sangat ditentukan oleh kecepatan dalam menerima informasi, mengambil keputusan, hingga mengerahkan personel dan peralatan ke lokasi terdampak. "Di bencana kata kuncinya adalah speed," katanya.
Karena itu, ia menilai sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan budaya kewaspadaan sejak usia dini melalui berbagai kegiatan edukasi dan simulasi kebencanaan. "Kata-kata 'alert' harus dibudayakan di sekolah," tegas bupati kelahiran Sidikalang.
Selain memperkuat sistem komando, Pemerintah Kabupaten Dairi juga terus melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Salah satunya melalui gerakan penanaman pohon di kawasan rawan longsor dan daerah tangkapan air. "Kita sudah tanam 130 ribu pohon pengaman di kampung-kampung kita untuk menghindari bencana," kata Vickner.
Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando H. Siagian, menilai mitigasi bencana ini selaras dengan Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Disebutkan, dalam situasi tidak terjadi bencana dapat digunakan untuk perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Adapun dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, maka dapat digunakan untuk kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.
Namun Fernando mengingatkan, penguatan kesiapsiagaan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan sarana pendukung maupun sistem komando, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas masyarakat agar memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
Karena itu, sektor pendidikan dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun budaya sadar bencana sejak dini. Melalui pemanfaatan anggaran pendidikan, Pemkab Dairi memiliki ruang untuk mengintegrasikan materi kebencanaan di sekolah.
"Anggaran pendidikan itu yang mandatori, jadi dianggarkan 20 persen. Ini sudah undang-undang. Jadi tinggal sampaikan ini kepada Dinas Pendidikan untuk tema kebencanaan," ujar Fernando.
Menurut dia, pendidikan kebencanaan bukan hanya bertujuan menambah pengetahuan peserta didik, tetapi juga membentuk budaya kewaspadaan sehingga masyarakat memiliki kemampuan merespons bencana secara cepat dan tepat ketika keadaan darurat terjadi.
Inisiatif Pemkab Dairi serta dukungan Kemendagri dan Satgas PRR, selaras dengan pesan Mendagri Tito Karnavian yang meminta semua pemda bersiap menghadapi dampak El Nino di puncak kemarau tahun ini yang dapat memicu kebakaran hutan serta krisis air.
“BNPB tidak bisa bekerja sendiri, perlu didukung oleh seluruh daerah, semua kekuatan. Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul (kebakaran) dapat segera ditangani,” kata Tito pada Senin, 29 Juni 2026.
Asistensi yang berlangsung di Pendopo Bupati Dairi dihadiri jajaran dari Kemendagri, Satgas PRR, serta perangkat daerah. Turut hadir Sekretaris Dirjen Bina Keuda, Maurits Panjaitan, serta Koordinator Media Posko Nasional Satgas PRR, Kastorius Sinaga. (*)
