MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, dia masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait penyebab kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat, pada 27 April 2026.
"Terhadap peristiwa di Bekasi Timur, kami menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi," kata Menhub dalam Rapat Kerja Komisi V DPR di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026, seperti dikutip dari Antara.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Dudy, pembahasan mengenai insiden Bekasi Timur tidak hanya berfokus pada satu peristiwa, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat persoalan keselamatan perkeretaapian secara lebih menyeluruh.
Ia menjelaskan keselamatan transportasi perkeretaapian mencakup berbagai aspek, mulai dari sarana dan prasarana, operasi, sumber daya manusia, tata kelola, kedisiplinan prosedur, pengawasan, hingga penataan ruang di sekitar jalur kereta.
Pemerintah menegaskan keselamatan merupakan prioritas, namun dalam waktu yang sama harus berhati-hati dalam menyampaikan kesimpulan sebelum seluruh proses investigasi resmi selesai dilakukan.
Karena itu, pemerintah tidak ingin mendahului hasil penyelidikan maupun berspekulasi dengan menyalahkan pihak tertentu sebelum seluruh fakta, data, rekaman, keterangan dan analisis teknis diperiksa secara menyeluruh.
Dudy menegaskan hasil investigasi KNKT nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah korektif serta memastikan seluruh rekomendasi keselamatan dilaksanakan secara disiplin oleh pihak terkait.
Meski masih menunggu hasil penyelidikan, pemerintah tetap bergerak melakukan berbagai langkah penanganan sejak awal kejadian, termasuk penanganan korban, pemulihan layanan, pemeriksaan teknis awal, dan pengamanan lokasi kejadian.
Kementerian Perhubungan juga terus berkoordinasi dengan KNKT, PT Kereta Api Indonesia (Persero), KAI Commuter, Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
Selain itu, pemerintah memandang keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh terhadap aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, serta manajemen risiko.
Evaluasi juga mencakup pengawasan perlintasan sebidang dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak di luar sektor perkeretaapian guna meningkatkan standar keselamatan secara berkelanjutan.
Dia menegaskan setiap kecelakaan harus menjadi peringatan penting untuk terus meningkatkan keselamatan, sehingga tidak ada ruang bagi kelengahan dan seluruh perbaikan dapat dilakukan secara konsisten sebelum maupun setelah rekomendasi investigasi diterbitkan.
"Setiap masukan dari DPR RI adalah bagian dari upaya memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan dan memastikan layanan transportasi publik berjalan semakin aman, andal, dan dipercaya oleh masyarakat," tutur Dudy.
Menhub juga menyampaikan duka cita, keprihatinan, dan empati mendalam kepada para korban serta keluarga yang terdampak akibat kecelakaan tersebut yang menimbulkan korban jiwa.
Pemerintah berharap para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sediakala.
Kementerian Perhubungan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan darurat, termasuk Basarnas, kepolisian, TNI, tenaga medis, serta berbagai unsur lain yang membantu evakuasi korban.
