Negosiasi RI-AS soal Tarif Trump Ditargetkan Rampung dalam 90 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan negosiasi ihwal tarif resiprokal sudah mulai dilakukan tim teknis Indonesia dan Amerika Serikat secara virtual. Perundingan ditargetkan selesai dalam 60 hari atau paling lambat 90 hari.

Tim teknis dari kedua negara memutuskan perundingan selesai dalam 60 hari, terhitung sejak Presiden AS Donald Trump memutuskan penundaan tarif resiprokal pada 9 April 2025. Penyelesaian negosiasi menurut Susiwijono terus dikejar oleh tim.

“Targetnya tetap mudah-mudahan selesai di 60 hari. Atau paling lambat batas waktu penundaan 90 hari sejak 9 April, berarti 8 Juli 2025,” ucapnya saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei 2025.

Pada pekan ini, menurut dia sudah ada kemajuan yang terlihat. “Hanya memang kami kan karena harus menandatangani NDA, non-disclosure agreement, progres dan prosesnya memang tidak bisa kami sampaikan,” ucap Susiwijono.

Menurut Susiwijono, tim AS atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) sangat membuka ruang diskusi dengan Indonesia. Dia berharap progres yang terjadi saat ini lebih baik dibanding negara lain.

Di tengah upaya negosiasi, pemerintah Indonesia juga akan mereformasi sederet kebijakan dalam negeri. Perubahan kebijakan akan dikaji oleh satuan tugas (satgas) deregulasi yang akan segera dibentuk. Susiwijono mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merampungkan kerangka pembentukan satgas.

Selain Satgas Deregulasi, pemerintah juga bakal membentuk dua satgas lain yakni satgas pemutusan hubungan kerja (PHK) dan satgas negosiasi. Kerangka satgas tersebut sudah diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk diajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani. 

Pembentukan satgas menurut Susiwijono ditargetkan selesai pada pekan ini. “Jadi 3 satgas sudah selesai semua, satgas PHK, satgas perundingan Indonesia-Amerika, dan Satgas Deregulasi,” ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelunya menekankan pentingnya mendiversifikasi mitra dagang serta memperkuat kerja sama regional, mengingat 87 persen perdagangan global berlangsung di luar keterlibatan Amerika Serikat (AS).

“Target kami memang memperluas pasar. Jadi, kalau kami melihat episentrumnya di Amerika untuk ketidakpastian dan gejolak ini, maka kami mencari daerah lain yang bisa dimasuki (oleh produk-produk Indonesia),” ucap Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari Antara.

Airlangga mengatakan bahwa Indonesia tetap harus waspada terhadap persaingan global dan menurunnya jumlah perdagangan karena ketidakpastian kebijakan (uncertainty) yang dilakukan oleh AS serta perang dagang yang sedang terjadi antara AS dengan Cina. 

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pihaknya memanfaatkan potensi pasar dan investasi dari berbagai forum kerja sama internasional, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement, Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan paket deregulasi kebijakan untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha dalam rangka menarik para investor serta menyiapkan strategi antidumping dengan memerhatikan safeguard dan daya saing industri dalam negeri.