KOMANDO Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengatakan telah merampungkan gelombang ofensif militer terbaru terhadap Iran pada Senin, 13 Juli 2026. Markas Besar AS mengklaim serangan itu menyasar sejumlah situs militer di sepanjang pesisir selatan Iran guna melemahkan Teheran dalam memblokade Selat Hormuz.
“Komando Pusat AS telah menyelesaikan gelombang serangan terbaru terhadap Iran pada pada Senin malam waktu setempat, setelah melakukan serangan selama lima jam,” tulis Komando Pusat AS di media sosial X, dilansir melalui Anadolu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Selama kampanye militer tersebut, markas komando AS menyatakan bahwa pasukannya berhasil menghantam berbagai fasilitas militer di Bushehr, Chabahar, Jaskh, Abu Musa, dan Bandar Abbas.
CENTCOM mengatakan pasukan AS menggunakan amunisi berpemandu presisi (PGM) untuk menyerang sistem pertahanan pantai, situs rudal dan drone, serta aset maritim milik Iran.
Selain itu, lebih dari 50.000 personel militer AS saat ini ditempatkan di berbagai kawasan Timur Tengah dan tetap berada dalam kondisi siaga. Lebih lanjut, serangan itu merupakan operasi militer ketiga berturut-turut terhadap Iran yang diperintahkan Presiden AS Donald Trump.
Trump mengatakan operasi tersebut bertujuan menghancurkan kemampuan militer Iran yang berkaitan dengan Selat Hormuz sekaligus kembali memberlakukan blokade terhadap negara itu.
Sementara itu, menurut laporan Euronews, Republik Islam Iran merespons dengan menargetkan pangkalan militer AS di kawasan, termasuk Bahrain dan dua kapal tanker yang berafiliasi dengan Uni Emirat Arab di Selat Hormuz.
Adapun Kementerian Pertahanan Abu Dhabi pada Selasa 14 Juli 2026 mengungkapkan serangan itu menewaskan seorang pelaut dan melukai delapan orang lainnya. Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap dua kapal tanker itu.
IRGC mengatakan berhak menyerang kapal tersebut karena mengabaikan peringatan mereka. Selain itu, pasukan militer Iran turut mengklaim telah melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap Manama.
“Beberapa gudang penyimpanan senjata, pusat komunikasi satelit, dan barak militer AS di bahrain menjadi target serangan,” kata Korps Garda Revolusi Iran yang disiarkan melalui televisi pemerintah Iran, IRIB.
Kesepakatan Rapuh di Ambang Krisis
Serangkaian serangan selama tiga hari berturut-turut terjadi di tengah perebutan kendali atas Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang dilintasi seperlima minyak dan energi global. Trump menyatakan bahwa AS akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melintasi Selat tersebut, meski sebelumnya menyatakan tidak akan menerapkan kebijakan itu.
Melalui unggahan di Truth Social, Trump mengatakan AS akan berperan sebagai "Penjaga Selat Hormuz" dan mengenakan biaya sebesar 20 persen terhadap seluruh pengiriman yang melintasi jalur itu.
"Kami melindungi sebagian besar kawasan kaya di dunia. Kami mengeluarkan biaya, sehingga kami berhak memperoleh penggantian atas perlindungan tersebut," tulis Trump.
Meski intensitas konflik terus meningkat, Trump menilai peluang penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dengan Teheran masih terbuka. "Saya pikir kesepakatan itu masih mungkin tercapai," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval.
Trump mengklaim kedua pihak hampir mencapai kesepakatan dua hari sebelumnya. Namun, menurutnya Iran meminta perundingan dilanjutkan.
Dalam wawancara dengan pembawa acara radio konservatif Hugh Hewitt pada Senin, Trump mengatakan kesepakatan yang dirancang bulan lalu hanya bertujuan menguji komitmen Iran. Ia menuduh Teheran tidak menghormati hasil kesepakatan tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan nota kesepahaman yang disepakati pada Juni kian rapuh.
“Sebagai dasar perundingan dan pencabutan blokade AS, nota kesepakatan damai itu kini berada dalam kondisi krisis,” ujar Baghaei.
Gedung Putih juga mengungkapkan Trump telah secara resmi memberi tahu Kongres pekan lalu mengenai kelanjutan operasi militer AS terhadap Iran. Langkah itu memberikan Pentagon kewenangan tambahan selama 60 hari untuk menjalankan operasi di kawasan tanpa memerlukan persetujuan Kongres.
