KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral meminta PT PLN (Persero) mempercepat penyelesaian kontrak pengadaan batu bara agar pasokan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tetap terjaga hingga akhir tahun.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang memasok batu bara melebihi kebutuhan PLN pada 2026. Namun, penugasan tersebut harus segera diikuti dengan kontrak agar pengiriman batu bara ke pembangkit dapat dilakukan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Kontrak menjadi dasar pelaksanaan pengiriman batu bara ke PLTU. Karena itu, kami terus mendorong PLN EPI untuk mempercepat proses kontrak sehingga penugasan yang telah diberikan dapat segera direalisasikan menjadi pengiriman," kata Tri dalam keterangan tertulis, Sabtu, 11 Juli 2026.
Tri menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 154 juta metrik ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang dengan total volume 212 juta metrik ton melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).
Meski demikian, hingga Mei 2026 baru sekitar 144 juta metrik ton penugasan yang telah dikontrakkan. Dari jumlah tersebut, realisasi pengiriman diperkirakan mencapai 130,5 juta metrik ton.
Menurut Tri, percepatan penyelesaian kontrak menjadi kunci agar penugasan yang telah diberikan pemerintah dapat segera diterjemahkan menjadi pasokan batu bara ke PLTU sesuai kebutuhan.
Karena itu, Ditjen Minerba terus berkoordinasi dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan perusahaan pertambangan untuk memastikan pasokan batu bara tersedia tepat waktu, sesuai volume, dan memenuhi spesifikasi pembangkit.
"Pemerintah terus memastikan agar kebutuhan batubara PLN pada semester II 2026 dapat dipenuhi sesuai jadwal dan spesifikasi pembangkit. Untuk itu, koordinasi dan percepatan penyelesaian kontrak perlu terus dilakukan," ujar Tri.
Selain sektor kelistrikan, Ditjen Minerba terus memantau pelaksanaan kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri atau DMO untuk sektor nonkelistrikan. Pengawasan dilakukan secara berkala guna memastikan kewajiban pasokan dalam negeri dipenuhi oleh perusahaan pertambangan.
Permintaan percepatan kontrak tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah memperbaiki pasokan batu bara bagi pembangkit listrik. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah membentuk tim khusus pengadaan batu bara berkalori menengah untuk memenuhi kebutuhan pembangkit PLN.
Bahlil mengatakan pembentukan tim itu bertujuan menjamin ketersediaan energi primer bagi pembangkit sehingga gangguan pasokan listrik, termasuk pemadaman bergilir, dapat diatasi. "Sekarang, batu bara semua sudah on progress, jadi enggak ada masalah lagi," kata Bahlil usai meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis, 26 Juni, seperti dikutip dari Antara.
Senada dengan Bahlil, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyatakan pasokan batu bara yang sesuai spesifikasi kebutuhan PLTU kini berjalan lancar. Darmawan mengatakan PLN akan terus memperbaiki tata kelola rantai pasok batu bara dan memperkuat keandalan pembangkit agar sistem kelistrikan, khususnya di Pulau Jawa, semakin andal.
"Pasokan energi primer (batu bara) yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit kami berjalan dengan lancar," kata Darmawan, Senin, 6 Juli 2026.
