MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan memitigasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas energi nasional. Pemerintah pun mempercepat pembangunan infrastruktur energi untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.
“Pemerintah berupaya membangun infrastruktur energi sebagai pendukung pemanfaatan sumber energi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di gedung parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 14 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2025. Menurut dia, pemerintah mengapresiasi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) atas penilaian terhadap realisasi pendapatan negara sepanjang 2025. Apresiasi itu, kata Purbaya, menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan berbasis data, menutup celah kebocoran, serta mengoptimalkan penerimaan negara secara adil dan berkelanjutan.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, Purbaya mengungkapkan bahwa strategi jangka menengah pemerintah diarahkan pada perluasan basis perpajakan tanpa menaikkan tarif. Langkah itu ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, ekonomi bayangan (shadow economy), dan sektor informal, termasuk di bidang kepabeanan dan cukai.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya berujar bahwa pemerintah turut memperkuat penerimaan negara melalui digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit dan penegakan hukum, serta pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai ilegal. Pada saat yang sama, pemerintah tetap berupaya menjaga iklim investasi, mendorong ekspor, dan mempercepat hilirisasi industri.
Tidak hanya itu, Purbaya menyampaikan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.586,4 triliun atau 90,40 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2.701,4 triliun. Pemerintah akan terus meningkatkan kualitas belanja negara agar setiap rupiah APBN semakin tepat sasaran, akuntabel, serta memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah, kata dia, menyambut baik pandangan Fraksi PKS, PKB, dan Partai Demokrat yang meminta agar penyaluran bantuan sosial dan subsidi semakin tepat sasaran. Selain itu, pemerintah sependapat dengan usulan Fraksi Partai NasDem mengenai harmonisasi regulasi dan penyelarasan data yang mewajibkan seluruh instansi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber rujukan utama.
Untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi, pemerintah terus memperkuat kualitas data penerima manfaat melalui pemutakhiran, pemadanan, dan integrasi data sosial ekonomi secara berkala. Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis data terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan sosial.
