LEMBAGA pemeringkat utang Standard & Poor’s atau S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan proyeksi peringkat utang stabil.
S&P mengatakan proyeksi yang stabil mencerminkan harapan mereka bahwa pendapatan pemerintah akan terus membaik tahun ini serta harapan bahwa pemerintah akan terus mempertahankan defisit angaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Peringkat kami terhadap Indonesia mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang umumnya bijaksana, dan beban utang luar negeri dan pemerintah bersih yang relatif ringan dibandingkan dengan negara-negara sebanding,” tulis S&P dalam pengumumannya pada Senin, 13 Juli 2026.
Meski begitu, S&P juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki PDB per kapita yang moderat, basis ekspor dan pendapatan fiskal yang sempit, serta sektor keuangan domestik yang kurang mendalam dan terdiversifikasi dibandingkan dengan negara-negara dengan peringkat yang sama.
S&P memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 5 persen selama dua hingga tahun ke depan, meskipun harga minyak melonjak. Dalam analisisnya, mereka menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bisa berdampak pada sentimen investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, hal itu tidak menjadi skenario dasar S&P karena mereka percaya pemerintah merespons masukan dari industri dan telah menunjukkan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan.
S&P memperkirakan pemerintah akan tetap berkomitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB. Meskipun, tutur mereka, kenaikan harga minyak akan meningkatkan pembayaran kompensasi dan subsidi untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM).
S&P juga menyoroti langkah pemerintah untuk memangkas belanja program makan bergisi gratis (MBG). Mereka memperkirakan sepertiga anggaran awal MBG akan dipangkas melalui perubahan parameter program, peningkatan efisiensi, dan pengetatan pengawasan.
Meski defisit fiskal terkendali, S&P memperingatkan bahwa tekanan pada pembayaran utang pemerintah tetap tinggi. Hal ini disebabkan oleh akumulasi utang yang lebih cepat selama pandemi, peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah, dan depresiasi rupiah.
“Perbaikan rasio ini dapat bergantung pada pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan selama dua hingga tiga tahun ke depan dan keberhasilan inisiatif pemerintah untuk memperluas basis pendapatan,” kata S&P.
