Donald Trump menggelar kunjungan ke tiga negara Teluk yaitu Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab.
13 Mei 2025 | 15.26 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi tiga negara di Timur Tengah mulai Selasa, 13 Mei 2025. Ia tiba di Arab Saudi sebagai negara pertama yang didatangi, lalu akan melanjutkan lawatannya ke Qatar dan Uni Emirat Arab.
Trump akan menggelar kesepakatan bisnis dengan negara-negara Teluk. Ini adalah lawatan luar negeri utama pertama Trump dalam masa jabatan keduanya sebagai presiden, dengan Gedung Putih. Delapan tahun lalu, Trump juga memilih Arab Saudi untuk perjalanan luar negeri pertamanya sebagai presiden.
Keputusannya untuk sekali lagi melewati Eropa yang merupakan sekutu Barat dan mengunjungi negara-negara Teluk yang kaya minyak menegaskan peran geopolitik Timur Tengah yang semakin penting. Ini juga mencerminkan hubungan bisnis Trump di kawasan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fokus utama selama tur ke kawasan Teluk kemungkinan besar adalah mengamankan kesepakatan bisnis. Riyadh, Doha, dan Abu Dhabi diperkirakan akan menyambut Presiden berusia 78 tahun ini dengan karpet merah dan sambutan kerajaan yang mewah.
Arab Saudi dikabarkan siap mengucurkan US$ 600 miliar untuk investasi dan perdagangan dengan AS. Trump menanggapi tawaran tersebut. "Saya akan meminta putra mahkota, yang merupakan orang yang luar biasa, untuk membulatkannya menjadi sekitar satu triliun. Saya pikir mereka akan melakukannya karena kami telah sangat baik kepada mereka." kata Trump dilansir dari France 24.
Menurut pejabat Saudi yang dekat dengan kementerian pertahanan, Riyadh akan mendorong untuk mendapatkan pesawat tempur F-35 terbaru dari AS beserta sistem pertahanan udara canggih senilai miliaran dolar. "Kami akan menetapkan syarat bahwa pengiriman dilakukan selama masa jabatan Trump," kata sumber tersebut.
Sementara itu, upaya untuk mendorong Arab Saudi mengakui Israel kemungkinan tidak akan menjadi agenda utama dalam kunjungan ini, karena Riyadh bersikeras bahwa negara Palestina harus dibentuk sebelum kesepakatan dapat dimediasi.