BPOM Catat 17 Kejadian Luar Biasa Kasus Keracunan MBG sejak Januari

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 17 kejadian luar biasa terkait dengan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak peluncuran program tersebut pada 6 Januari 2025. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan kejadian-kejadian itu terjadi di sepuluh provinsi Indonesia.

Taruna menyampaikan catatan tersebut dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 15 Mei 2025. Kejadian keracunan makanan itu terjadi dalam lima bulan terakhir. "Menurut data yang kami miliki ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di sepuluh provinsi yang teridentifikasi," kata Taruna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Taruna mengatakan sejumlah penyebab keracunan pangan dari program yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto itu. Salah satunya, kata dia, adalah kontaminasi pangan yang terjadi kepada bahan baku mentah.

Kontaminasi itu kemungkinan terjadi saat pengolahan atau penyimpanan makanan. "Dengan sumber kontaminasi bahan mentah di lingkungan pengelola, penjamin, dan kami belajar dari kondisi ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ucap dia.

Selain itu, Taruna menyebut munculnya bakteri yang dipengaruhi suhu dan waktu penyimpanan makanan juga menjadi faktor. Contohnya ada beberapa makanan dimasak terlalu cepat, sehingga lambat didistribusikan," ujar Taruna.

Di samping itu, Taruna menyoroti kurang maksimalnya pengendalian keamanan pangan MBG. Sanitasi dan higienitas saat produksi dan distribusi makanan, kata dia, juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan keracunan.

Maka dari itu, Taruna menyebut BPOM hendak memberi pendampingan dalam pengawasan rantai produksi MBG. "Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas, khususnya yang berhubungan dengan dapur," kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya sempat dipanggil Presiden Prabowo Subianto seusai kasus keracunan makanan akibat MBG berulang di berbagai daerah. Pertemuan itu digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 3 Mei 2025. Pertemuan ini digunakan untuk menyusun dan mempertajam standar operasional prosedur (SOP) pemilihan, serta supervisi mitra.

“Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra,” kata Dadan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 3 Mei 2025 dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.