Djarot ke Kader PDIP: Anda Tidak Bisa Jadi Kepala Daerah Tanpa Partai Politik

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat bidang Kaderisasi dan Ideologi PDIP Djarot Saiful Hidayat mengingatkan kepada para kepala dan wakil kepala daerah terpilih asal partai itu bahwa jabatan kepala daerah adalah jabatan politik.

Dia menjelaskan, sebagai partai politik, PDIP berperan dan mengusung dan memberikan rekomendasi bagi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan di daerah masing-masing.

"Artinya, Anda tidak bisa jadi kepala daerah tanpa partai politik," kata Djarot saat memberikan sambutan pada kegiatan pembekalan kepala dan wakil kepala daerah pemenang Pilkada 2024 di sekolah partai PDIP, Jumat, 16 Mei 2025.

Mantan Gubernur DKI itu menjelaskan, fungsi partai sebagaimana Pasal 6 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP menyebutkan partai merupakan alat perjuangan untuk membangun dan membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila.

Karenanya, ia bertanya kepada para kepala dan wakil kepada daerah terpilih PDIP, apakah partai dalam konteks ini berposisi sebagai alat untuk melenggangkan pencalonan atau sekadat syarat pencalonan.

Ia juga mengingatkan, jika tujuan partai adalah untuk mewujudkan cita-cita Reformasi sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945. "Sekali lagi, partai itu alat atau syarat yang dibentuk adalah karakter. Karakter siapa? Karakter anggota partai," ujar Djarot.

Adapun, dalam acara pembekalan kepala daerah ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir langsung memberikan pengarahan. Ia hadir didampingi oleh sejumlah pengurus teras partai banteng.

Pengurus itu, antara lain anak Megawati Prananda Prabowo, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Komarudin Watubun dan mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Kemudian, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Ribka Tjiptaning, Sri Rahayu, Sadarestuwati, serta Ganjar Pranowo. "Hadir juga tamu kehormatan kita Ibu Connie Rahakundini," kata Djarot.

Setelah memberikan kata sambutan, Djarot mempersilakan Megawati untuk memberikan pembekalan kepada para kepala dan wakil kepala daerah pemenang di Pilkada 2024. Namun, pembekalan ini dilakukan tertutup.