INFO TEMPO – Di tengah keterbatasan tinggal di hunian sementara (huntara), pelaku UMKM pengolahan pinang di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, tetap mempertahankan usahanya. Semangat itu mendapat dukungan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) melalui program pemberdayaan.
Program ini diimplementasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggandeng Pemerintah Kabupaten Agam dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM melakukan pemberdayaan kepada 700 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kabupaten itu sebagai daerah percontohan atau pilot project.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan antara Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Brigjen Pol. (Purn.) Ary Laksmana Wijaya, Pimpinan PNM Cabang Padang, serta Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal beserta jajaran di Kantor Bupati Agam, Selasa, 30 Juni 2026.
Mereke membahas pembentukan klaster pembiayaan usaha dan verifikasi 5.843 nasabah di Provinsi Sumatera Barat, termasuk 1.820 nasabah di Kabupaten Agam. Mulai dari pemadanan data penerima bantuan, hingga progres penyusunan nota kesepahaman (MoU) BNPB dan PNM serta perjanjian kerja sama sebagai dasar pelaksanaan program.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan kunjungan ke huntara di Kecamatan Palembayan, Nagari Salareh Aia, dan Kecamatan Tanjung Raya. Brigjen Pol Ary sempat berdialog dengan warga dan meninjau langsung sejumlah usaha yang dijalankan kembali oleh masyarakat.
Salah satunya usaha yang kembali berjalan adalah pengolahan pinang milik Yuni Elfitha. Dalam sebuah wawancara dengan RRI beberapa waktu lalu, perempuan berusia 40 tahun ini bercerita bahwa petani pinang kerap menjual hasil panen kepadanya.
“Sekitar 15 warga yang selalu menjual pinangnya, nanti kami olah sebelum dijual lagi. Usaha ini jadi tumpuan untuk masyarakat di desa kami,” ujarnya. Usaha ini berlanjut saat kini bermukim di huntara.
Ketangguhan pelaku usaha seperti Yuni menjadi salah satu alasan PNM memperkuat komitmennya mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. PNM tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan pelatihan, pendampingan usaha, hingga pembentukan kelompok usaha agar UMKM memiliki daya saing dan saling menguatkan. Setiap pelaku UMKM akan mendapatkan akses pinjaman senilai Rp 2 juta hingga Rp 10 juta. Seluruh penerima juga akan mengikuti pembinaan usaha secara berkala.
Kerja sama ini diharapkan dapat menghadirkan pembiayaan yang aman dan mudah diakses, sekaligus direplikasi di daerah terdampak bencana lainnya. “Sehingga masyarakat punya pilihan yang lebih baik untuk memulai usaha kembali, tanpa harus bergantung pada pinjaman online,” ujar Wakil Bupati Agam H. Muhammad Iqbal.
Program pemberdayaan di Agam melengkapi berbagai langkah pemulihan ekonomi yang selama ini dijalankan Satgas PRR. Hingga pertengahan Juni 2026, transaksi UMKM melalui platform digital meningkat signifikan. Jumlah transaksi naik dari sekitar 1 juta transaksi pada Januari menjadi lebih dari 29,1 juta transaksi pada pertengahan Juni. Di Sumatera Barat sendiri, volume transaksi telah mencapai 5,53 juta transaksi dengan 101 produk aktif yang dipasarkan secara daring.
Di sisi lain, Satgas PRR juga terus memetakan debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak sebagai dasar penyusunan kebijakan pemulihan ekonomi. Dalam laporan harian per 15 Juli 2026, tercatat sebanyak 193.703 debitur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terpetakan dengan total outstanding mencapai Rp 11,22 triliun. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat mencatat 27.670 debitur terdampak dengan nilai outstanding sebesar Rp 1,64 triliun.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemulihan UMKM menjadi salah satu indikator penting bangkitnya perekonomian di daerah terdampak bencana. Karena itu, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya membangun kembali rumah, jalan, jembatan, maupun fasilitas publik, tetapi juga memastikan masyarakat mampu kembali berusaha dan memperoleh penghasilan.
"Warung/toko UMKM ini penting juga karena indikator ekonomi. Jadi, ekonomi harus jalan, karena pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak ini menurun semua," ujar Tito. (*)
