PELAKSANA Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta Endang Tri Wahyuningsih menyatakan pandemi Covid-19 yang melumpuhkan berbagai sektor turut mengubah sebagian wajah struktur ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari catatannya, pandemi telah membuat setidaknya 269.000 pelaku usaha di wilayah ini berhasil melompat ke ekosistem digital melalui platform e-commerce.
"Tuntutan untuk bertahan hidup selama pandemi memicu lahirnya berbagai unit usaha daring secara masif di Yogyakarta," ujar Endang di Yogyakarta pada Selasa, 7 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Endang mengungkap, transformasi digital ini tidak hanya menjadi strategi penyelamat ekonomi di Yogyakarta, tapi juga memberikan kontribusi signifikan pertumbuhan ekonomi wilayah itu. Adapun pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta mencapai angka tertinggi di Pulau Jawa sebesar 5,94 persen secara year-on-year (yoy) pada 2025. "Jadi di balik pandemi Covid-19 lalu, sebenarnya memberikan keberkahan tersendiri bagi Yogyakarta."
Fenomena digitalisasi massal pelaku usaha di balik pandemi ini, kata Endang, menjadi bidikan utama BPS DIY dalam mempersiapkan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Langkah pendataan sepuluh tahunan ini akan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 terbaru yang selaras dengan standar internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain memotret ledakan ekonomi digital, BPS DIY juga akan menyisir aspek ekonomi lingkungan, seperti Green Economy (PDRB Hijau) dan Blue Economy. Adapun pada sensus sebelumnya, yakni satu dekade lalu, potensi dari dua aspek lingkungan itu belum tertangkap secara maksimal dalam kode lapangan usaha.
BPS menjadwalkan sensus tersebut berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026 dan mencakup seluruh sektor, mulai dari jasa keuangan hingga pertanian yang berbadan usaha.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi (Bapperida) DIY Danang Setiadi mengatakan data akurat mengenai unit usaha dan serapan tenaga kerja hasil sensus BPS menjadi hal krusial sebagai basis kebijakan pembangunan yang lebih mikro dan presisi. "Kami ingin informasi yang lebih mikro agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran bagi para pelaku usaha," kata Danang.
