NANIK Sudaryati Deyang mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyampaikan keputusan tersebut melalui akun Facebook pribadinya pada Rabu, 22 Juli 2026. "Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di LN untuk jantung saya, rencananya hari ini saya berangkat," tulis Nanik dalam unggahannya.
Nanik memilih berobat ke luar negeri bukan karena tidak mempercayai dokter di Indonesia. Ia ingin memperoleh second opinion sekaligus mengikuti rekomendasi rekannya mengenai fasilitas kesehatan di negara tujuan.
Nanik mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran dirinya dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Meski meninggalkan jabatan Kepala BGN, ia mengaku tetap mendapat tugas untuk mengawasi lembaga yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN," ujar Nanik.
Ia mengatakan Prabowo berencana membentuk Dewan Pengawas BGN dan menyiapkannya sebagai ketua. Nanik menyambut rencana tersebut dengan nada berseloroh. "Kalau mencereweti kayaknya masih bisa, yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akut," katanya sambil menyertakan emoji tersenyum.
Nanik juga mengisyaratkan pemerintah telah menentukan penggantinya. Ia menyebut calon Kepala BGN itu sebagai sosok yang telah dianggap seperti adiknya. "Saya bisa menjewer kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang," ujarnya.
Tempo telah menghubungi Nanik melalui WhatsApp untuk meminta konfirmasi mengenai pengunduran diri dan sosok penggantinya. Tempo juga menghubungi Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara lembaga tersebut, Agustina Arumsari. Hingga berita ini ditulis, keduanya belum memberikan tanggapan.
Hanya Sekitar Tujuh Pekan Memimpin BGN
Pengunduran diri itu mengakhiri masa singkat Nanik sebagai Kepala BGN. Presiden Prabowo menunjuk perempuan kelahiran Madiun, 3 Januari 1968, itu sebagai Kepala BGN pada 2 Juni 2026. Dengan demikian, Nanik S. Deyang hanya memimpin lembaga tersebut sekitar tujuh pekan.
Nanik menggantikan Dadan Hindayana, yang dicopot bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Pemerintah kemudian menunjuk Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo mengambil keputusan itu setelah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis selama hampir satu setengah tahun.
"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo pada Selasa, 2 Juni 2026.
Sebelum menjadi kepala BGN, Nanik menjabat Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi sejak 17 September 2025. Prasetyo menyebut ketegasan Nanik dalam memantau dan mengevaluasi kinerja lembaga menjadi salah satu alasan Prabowo mengangkatnya. "Beliau salah satu yang cukup, kalau boleh dibilang sangat strict, sangat tegas," ujar Prasetyo.
Setelah menjabat Kepala BGN, Nanik langsung menggelar sejumlah rapat bersama dua wakilnya. Mereka membahas efisiensi anggaran dan pembenahan dapur Makan Bergizi Gratis. "Kami membahas efisiensi anggaran," kata Nanik dalam konferensi pers pada 4 Juni 2026.
Menangis karena Kasus Keracunan MBG
Publik mulai mengenal Nanik ketika ia menjabat Wakil Kepala BGN. Sekitar sepekan setelah pelantikannya, ia menangis saat menyampaikan permohonan maaf atas rentetan kasus keracunan yang menimpa murid penerima menu Makan Bergizi Gratis.
Nanik mengakui BGN turut bertanggung jawab atas berbagai kasus tersebut. "Jadi sekali lagi, kepada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN, dan berjanji tidak akan lagi terjadi," ujarnya sambil terisak pada 26 September 2025.
Setelah itu, Nanik rutin menggelar inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia memeriksa kepatuhan pengelola dapur terhadap prosedur pengolahan makanan, sanitasi, dan kelayakan fasilitas.
Pada akhir September 2025, BGN mencatat 45 dapur beroperasi tidak sesuai prosedur operasional standar. "Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan," kata Nanik.
BGN kemudian memperluas evaluasi. Hingga akhir Mei 2026, Nanik mengatakan sekitar 8 ribu dari 27 ribu dapur SPPG pernah ditutup sementara karena tidak memenuhi prosedur. Dapur yang telah memperbaiki temuan diizinkan kembali beroperasi.
Liputan Majalah Tempo edisi 7 Juni 2026 mengungkap salah satunya adalah SPPG milik Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia, Nofalia Heikal Safar. Empat dari 17 dapurnya sempat berhenti beroperasi karena bermasalah pada instalasi pembuangan air limbah (IPAL). Tim Nanik kemudian mengaktifkan kembali dapur tersebut setelah pengelola menyelesaikan perbaikan. "Sekarang sudah diaktifkan kembali," ujar Nofalia saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat.
Nanik juga mengultimatum para mitra agar melengkapi Sertifikat Layak Higiene Sanitasi, sertifikat halal, dan sertifikat kelayakan air dalam waktu satu bulan. "Apabila dalam waktu satu bulan itu ternyata mereka tak memenuhi tiga hal ini, maka kami akan tutup," ujarnya.
BGN juga mewajibkan setiap SPPG memiliki koki bersertifikat. Nanik mengatakan BGN akan menempatkan satu koki sebagai wakil lembaga, sedangkan mitra harus menyediakan satu koki pendamping. "Tapi pihak mitra juga harus menyiapkan chef sebagai pendamping. Jadi nanti ada dua chef di dalam dapur itu dan semua harus bersertifikasi," katanya.
Nanik juga mempertahankan moratorium pembukaan dapur baru sambil membenahi dapur yang telah beroperasi. Ia menolak apabila pemerintah hanya mengejar jumlah dapur tanpa memastikan kualitas layanan. "Karena menjadi beban juga bagi saya kalau targetnya kuantitas. Saya juga tidak setuju," ujarnya.
Berawal dari Dunia Jurnalistik
Sebelum masuk ke dunia politik dan pemerintahan, Nanik berkarier sebagai jurnalis. Ia pernah bekerja di Tabloid Bangkit yang berada di bawah Kelompok Kompas Gramedia.
Nanik kemudian memimpin sejumlah perusahaan di Kelompok Media Peluang. Ia pernah menjabat pemimpin umum majalah Femme, direktur utama tabloid Info Kecantikan, serta komisaris media Info Kuliner, Peluang Usaha, dan The Politic.
Kariernya kemudian bergeser ke dunia politik. Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, Nanik bergabung dalam barisan pendukung pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok yang diusung Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Dua bulan setelah Jokowi dan BTP memimpin Jakarta, Kelompok Media Peluang memberikan penghargaan "Anak Bangsa yang Layak Memimpin Bangsa" kepada keduanya. Saat itu Nanik mengatakan hasil jajak pendapat lembaganya menempatkan Jokowi di atas tokoh-tokoh lain.
Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak banyak mengingat peran Nanik dalam tim pemenangan. Menurut dia, Nanik lebih sering berhubungan dengan Jokowi.
"Yang saya ingat, beliau lebih tepatnya anggota tim sukses Pak Jokowi yang kemudian pindah menjadi anggota tim sukses Pak Prabowo," tutur BTP.
Menjadi Pendukung Prabowo
Nanik beralih mendukung Prabowo pada Pemilihan Presiden 2014. Mantan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden, Utje Gustaaf Patty, mengatakan Nanik tidak lagi berada di kubu Jokowi ketika pasangan Jokowi-Jusuf Kalla berhadapan dengan Prabowo-Hatta Rajasa. "Bu Nanik pindah menjadi pendukung Prabowo," kata Utje.
Dukungan itu berlanjut pada Pemilihan Presiden 2019. Nanik menjadi salah seorang Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Namanya mencuat setelah mengunggah foto wajah Ratna Sarumpaet yang lebam pada Oktober 2018. Unggahan itu disertai narasi bahwa Ratna menjadi korban penganiayaan.
Nanik juga menyampaikan informasi tersebut kepada Prabowo dalam sebuah pertemuan. Prabowo kemudian meminta polisi mengusutnya.
Belakangan, Ratna mengakui lebam di wajahnya berasal dari operasi plastik. Prabowo meminta maaf kepada publik karena mengaku mempercayai informasi yang keliru. Nanik juga mengaku kecewa.
Dalam persidangan, Ratna mengatakan Nanik mengunggah fotonya ke media sosial tanpa meminta izin terlebih dahulu.
Pada Pemilihan Presiden 2024, Nanik kembali mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Meski tidak masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, ia tetap menggalang dukungan. "Barangkali ada pertimbangan kalau yang bersangkutan lebih efektif di luar struktur," kata Utje, yang saat itu menjabat Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran.
Nanik bergerak di Madiun melalui Relawan Prabowo Peduli Petani. Sebagai Ketua Dewan Pembina kelompok tersebut, ia menggelar operasi pupuk murah beberapa bulan sebelum pemungutan suara. Ia juga menjabat Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, organisasi yang didirikan Prabowo.
Masuk ke Lingkar Pemerintahan
Setelah Prabowo memenangi Pemilihan Presiden 2024, Nanik masuk ke lingkar pemerintahan. Dua hari setelah pelantikan Prabowo, pemerintah mengangkatnya sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Nanik mendampingi Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dan Wakil Kepala II Iwan Sumule. Ia bertugas membantu hubungan lembaga tersebut dengan pemerintah daerah.
Hubungan Nanik dan Budiman tidak selalu mulus. Nanik pernah memprotes rencana Budiman mengangkat seorang komisaris besar polisi sebagai staf khusus karena menganggap prosedurnya bermasalah.
Budiman membenarkan rencana tersebut akhirnya batal. "Akhirnya memang tidak jadi karena saat itu status yang bersangkutan masih polisi aktif," ujarnya.
Pada Juni 2025, pemerintah mengangkat Nanik sebagai komisaris independen PT Pertamina. Sekitar tiga bulan kemudian, Prabowo memindahkannya dari BP Taskin ke BGN.
Di lembaga inilah Nanik mengambil peran paling menonjol. Ia menangani komunikasi, investigasi, inspeksi dapur, hingga pembenahan program Makan Bergizi Gratis sebelum akhirnya menggantikan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN.
Setelah sekitar sepuluh bulan berada di BGN dan tujuh pekan memimpin lembaga tersebut, Nanik memilih mundur untuk menjalani pengobatan jantung. Namun, ia menyatakan belum sepenuhnya meninggalkan program unggulan Prabowo tersebut.
Nanik mengatakan tetap ingin mendukung upaya pemerintah memperbaiki kehidupan masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis. Ia juga menegaskan program tersebut bukan proyek untuk kepentingan politik.
